47 Kebijakan Donald Trump Selama Masa Kepresidenannya (2017-2021)
Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dari Januari 2017 hingga Januari 2021. Sepanjang masa kepemimpinannya, Trump mengambil berbagai kebijakan yang kontroversial dan berpengaruh dalam politik domestik maupun internasional. Berikut adalah 47 kebijakan utama yang diterapkan oleh Donald Trump selama menjabat:
1. Pemotongan Pajak
Pada tahun 2017, Trump menandatangani Tax Cuts and Jobs Act, sebuah undang-undang yang secara signifikan mengurangi pajak untuk individu dan perusahaan. Kebijakan ini memotong pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%, dengan harapan mendorong investasi bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Perang Dagang dengan Tiongkok
Salah satu kebijakan ekonomi paling menonjol dari Trump adalah penerapan tarif pada barang-barang impor dari Tiongkok, yang kemudian memicu perang dagang antara kedua negara. Trump menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan manipulasi mata uang.
3. Kebijakan Imigrasi Ketat
Pemerintahan Trump memperkenalkan kebijakan "zero tolerance" terhadap imigrasi ilegal, yang mengakibatkan pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan ini mendapat banyak kritik, baik di dalam negeri maupun internasional, karena dianggap tidak manusiawi.
4. Larangan Perjalanan Muslim
Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga dari beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, untuk melakukan perjalanan ke AS. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai Muslim Ban, memicu protes dan kontroversi hukum.
5. Pembangunan Tembok Perbatasan
Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko untuk mengurangi imigrasi ilegal. Meskipun tidak seluruh tembok selesai dibangun selama masa jabatannya, beberapa bagian diperkuat dan diperpanjang dengan dana pemerintah federal.
6. Pencabutan Perjanjian Paris
Pada tahun 2017, Trump mengumumkan bahwa AS akan keluar dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut merugikan ekonomi Amerika. Langkah ini dikritik oleh banyak negara dan organisasi lingkungan, karena AS adalah salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia.
7. Pembatalan DACA
Trump mencoba untuk membatalkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), yang melindungi imigran muda yang dibawa secara ilegal ke AS saat masih anak-anak. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya menghalangi upaya ini pada tahun 2020.
8. Penarikan dari WHO
Selama pandemi COVID-19, Trump memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan alasan bahwa WHO terlalu berpihak pada Tiongkok dan gagal menangani krisis secara efektif.
9. Penghapusan Aturan Lingkungan
Trump membatalkan atau melemahkan lebih dari 100 peraturan lingkungan, termasuk yang mengatur emisi gas rumah kaca, perlindungan air, dan perlindungan terhadap satwa liar. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor energi seperti batu bara dan minyak bumi.
10. Pembatalan Kesepakatan Nuklir Iran
Pada tahun 2018, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) yang sebelumnya dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama. Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai “yang terburuk” dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.
11. Reformasi Kesehatan
Trump berusaha membatalkan dan menggantikan Obamacare, meskipun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Namun, ia berhasil mengurangi mandat individu yang mewajibkan orang untuk memiliki asuransi kesehatan.
12. Kebijakan Sanksi terhadap Korea Utara
Pemerintahan Trump memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Korea Utara dan mengadakan pertemuan diplomatik dengan Kim Jong-un untuk menegosiasikan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Kesimpulan
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump selama masa kepresidenannya telah meninggalkan dampak yang signifikan terhadap politik domestik dan global. Beberapa kebijakan telah menuai pujian, terutama dari kalangan bisnis dan pendukung konservatif, sementara yang lain menuai kritik keras, baik dari lawan politik maupun komunitas internasional.
keyword100 Keyword tentang Kebijakan Donald Trump
- Donald Trump
- Kebijakan Donald Trump
- Pemotongan pajak 2017
- Tax Cuts and Jobs Act
- Perang dagang AS-Tiongkok
- Kebijakan imigrasi Trump
- Larangan perjalanan Muslim
- Tembok perbatasan AS-Meksiko
- Zero tolerance kebijakan imigrasi
- Pemisahan keluarga di perbatasan
- Pencabutan Perjanjian Paris
- Kebijakan lingkungan Trump
- Pembatalan DACA
- Deferred Action for Childhood Arrivals
- Penarikan dari WHO
- WHO pandemi COVID-19
- Kebijakan energi Trump
- Deregulasi energi
- Pembatalan Clean Power Plan
- Kesepakatan nuklir Iran
- Penarikan dari JCPOA
- Sanksi ekonomi Iran
- Jerusalem ibu kota Israel
- Pemindahan kedutaan besar AS ke Jerusalem
- Kebijakan Palestina
- Reformasi peradilan kriminal
- First Step Act
- Reformasi sistem peradilan
- Penarikan dari Trans-Pacific Partnership
- TPP perdagangan internasional
- Kebijakan perdagangan AS
- Kebijakan kesehatan Trump
- Pembatalan Obamacare
- Pengurangan penalti Obamacare
- Kebijakan asuransi kesehatan Trump
- Visa H-1B pekerja asing
- Pembatasan visa H-1B
- Perjanjian perdagangan USMCA
- Pengganti NAFTA
- Space Force cabang militer
- Pembentukan Space Force
- Kebijakan 'America First'
- Proteksionisme ekonomi
- Penarikan dari UNESCO
- Kebijakan multilateral Trump
- Kebijakan perubahan iklim
- Reformasi yudisial konservatif
- Penunjukan hakim Mahkamah Agung
- Neil Gorsuch Mahkamah Agung
- Brett Kavanaugh Mahkamah Agung
- Amy Coney Barrett Mahkamah Agung
- Kebijakan pengungsi Trump
- Pengurangan kuota pengungsi
- Operasi Warp Speed
- Respons COVID-19 Trump
- Pandemi COVID-19 di AS
- Penghapusan regulasi lingkungan
- Pengeboran minyak di lahan federal
- Eksplorasi energi domestik
- Kebijakan pendidikan Trump
- School choice voucher pendidikan
- Pengurangan anggaran pendidikan
- Kebijakan militer Trump
- Anggaran militer AS terbesar
- Kebijakan luar negeri Trump
- Kebijakan isolasionis NATO
- Kontribusi NATO
- Abraham Accords perjanjian perdamaian
- Normalisasi hubungan Israel
- Kebijakan larangan transgender di militer
- Kebijakan LGBT di militer
- Negosiasi Trump-Kim Jong-un
- Denuklirisasi Korea Utara
- Sanksi terhadap Korea Utara
- Perjanjian Open Skies
- Penarikan dari Perjanjian Open Skies
- Kebijakan sanksi internasional
- Pembekuan bantuan untuk Palestina
- Penarikan bantuan UNRWA
- Kebijakan pengurangan pajak
- Reformasi perpajakan Trump
- Pembatasan TikTok di AS
- Larangan WeChat di AS
- Kontroversi TikTok Trump
- Penarikan dari perjanjian INF
- Kesepakatan denuklirisasi Trump
- Kebijakan sanksi perdagangan
- Pembatasan perdagangan Tiongkok
- Pencabutan netralitas internet
- Penghapusan regulasi FCC
- Kebijakan perdagangan bilateral
- Kebijakan industri energi AS
- Konflik perdagangan global
- Kebijakan proteksionis AS
- Kebijakan diplomasi Timur Tengah
- Penarikan sanksi ekonomi
- Kebijakan perbatasan AS
- Zero tolerance di perbatasan
- Penarikan dari kesepakatan iklim Kigali
- Kebijakan hidrofluorokarbon
- Kebijakan pembatasan aborsi Trump
- Pemotongan anggaran kesehatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar